“Kemegahannya hanya akan dilampaui oleh sedikit orang di Hindia Belanda.” — V. L. Slors

Di sebuah pagi yang cerah, Bandung 27 Juli 1920, ayunan sekop perak dari tangan-tangan mungil menjadi tonggak berdirinya bangunan yang kelak menjadi landmark Kota Bandung. Ayunan ini dilakukan oleh Johanna Catherina Coops dan Petronella Roelofsen yang mewakili ikatan antara Kota Bandung dan pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan ini menandai awal dari sebuah bangunan megah yang kelak menjadi simbol Kota Bandung dan kebanggaan Jawa Barat.

Gedung yang kelak disebut Gedung Sate ini, bukanlah dibangun tanpa alasan. Gedung ini merupakan bagian dari rencana besar pembangunan kompleks perkantoran pemerintah kolonial. Pada masa awal penggunaannya, gedung ini menjadi pusat aktivitas Departement van Gouvernements Bedrijven (DGB), lembaga yang mengatur berbagai instansi milik pemerintah kolonial. Dari sinilah, Gedung Sate memulai perannya dalam sejarah, sebagai pusat administratif masa lalu sampai sekarang.

Pembentukan DGB bukanlah keputusan yang muncul begitu saja. Lembaga ini dibentuk sebagai otoritas yang membawahi berbagai badan usaha milik pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya jelas, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan-perusahaan pemerintah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad dalam edisi 3 Juni 1907[1] menegaskan bahwa ide ini sempat menimbulkan perdebatan di rapat dewan. Namun, pada akhirnya, pembentukan DGB disetujui dan menjadi tonggak penting dalam penataan ulang pengelolaan perusahaan-perusahaan pemerintah di tanah jajahan.

Baca Juga: Rumah Sate, Asal Usul Julukan Gedung Sate

Setelah melewati berbagai perdebatan dan pertimbangan strategis, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya meresmikan pembentukan DGB pada 18 September 1907. Keputusan ini mengacu pada besluit No. 31 dari Kerajaan Belanda, yang ditetapkan pada 27 Juli 1907[2].

Pada tahun pertama pembentukannya, DGB langsung membawahi sejumlah perusahaan penting milik negara, antara lain lembaga yang mengelola urusan pos dan pengiriman berkuda, telegraf, telepon, serta bank tabungan pos; sektor pertambangan; produksi dan distribusi garam; percetakan pemerintah; hingga industri pengolahan dan pengemasan opium. Informasi ini dikonfirmasi dalam laporan Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië yang menjelaskan lingkup kerja departemen baru tersebut[3].

Lalu, mengapa lembaga itu membutuhkan lokasi baru di Bandung?

Seiring berjalannya waktu, DGB tumbuh menjadi lembaga besar dengan cakupan kerja yang semakin luas dan kompleks. Pengelolaan berbagai perusahaan negara yang tersebar di seluruh Hindia Belanda menjadikan beban administrasi di kantor pusatnya di Batavia kian berat. Dalam konteks inilah mulai muncul gagasan untuk merelokasi kantor departemen ke tempat yang lebih strategis dan nyaman. Bandung, dengan iklim yang lebih sejuk dan infrastruktur yang terus berkembang, dipandang sebagai pilihan ideal. Wacana ini mengemuka dalam sebuah pertemuan antara Direktur DGB, Mr. De Kat, dan Walikota Bandung, B. Coops, yang berlangsung di Hotel Preanger[4].

Kota Bandung yang sejuk akhirnya dipilih sebagai pusat administrasi baru Hindia Belanda menggantikan Weltevreden. Di sana, gedung pusat yang ditempati DGB memakan biaya yang mahal dan sudah tidak layak huni. Belum lagi, gedung tersebut berjarak jauh dengan kantor-kantor pemerintah yang tersebar di Batavia. Dalam laporan yang ditulis De Preanger-bode, Bandung juga memiliki posisi yang strategis, termasuk dalam perspektif pertahanan, karena telah terhubung dengan kereta api. Sementara itu, kekhawatiran soal komunikasi antar instansi dianggap tidak relevan karena perjalanan Bandung–Buitenzorg dapat ditempuh dalam sehari, dan jaringan telepon telah berfungsi dengan baik. Hubungan DGB dengan sektor komersial juga tidak menuntut kedekatan geografis dengan pusat-pusat dagang seperti Batavia atau Surabaya[5].

Rencana relokasi DGB sejalan dengan wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung[6][7]. Kompleks Gouvernements Bedrijven ini dirancang sebagai kawasan terpadu yang memudahkan aktivitas dan komunikasi antar kantor instansi pemerintah.

Untuk mendukung rencana besar pembangunan pusat pemerintahan tersebut, disediakan lahan seluas 27 hektar di kawasan utara Kota Bandung. Lahan yang berbentuk persegi panjang ini membentang dari sekitar Rembrandtweg—kini Jalan Diponegoro—hingga sisi selatan Harmsenweg, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tubagus Ismail. Menurut Sudarsono Katam, pemilihan lokasi ini mempertimbangkan berbagai faktor: topografi yang memberikan kesan megah dan menonjol, tata letak yang dapat dirancang secara terencana, lingkungan sekitar yang masih relatif kosong, serta panorama alam yang indah[8].

Baca Juga: Harta Karun di Gedung Sate

Tak kurang dari 20 bangunan direncanakan untuk berdiri dalam kompleks tersebut, menjadikannya kawasan pemerintahan yang terpadu dan monumental. Termasuk gedung yang disediakan untuk Departement Verkeer en Waterstaat (Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan) yang sekarang dikenal dengan Gedung Sate[9]. Sayangnya, rencana untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda ke Bandung gagal terlaksana. Begitupun dengan pembangunan kompleks Gouvernements Bedrijven, hanya bangunan “Gedung Sate” dan bangunan sayap timur yang sempat diselesaikan dan dipakai[10].

Peletakan batu pertama pembangunan gedung Departement Verkeer en Waterstaat dilaksanakan pada 27 Juli 1920. Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Walikota Bandung Bertus Coops, Direktur DGB P.A. Roelofsen, dan V. L. Slors selaku direktur Gemeentelijk Bouwbedriff (Dinas Bangunan Kotapraja).

Dalam sambutannya, Coops menekankan bahwa persiapan pembangunan gedung ini telah dimulai sejak tahun 1916. Apresiasi diberikan kepada semua pihak yang terlibat, terutama Roelofsen, Slors dan arsitek J. Gerber. Dalam sambutan selanjutnya, Slors sendiri menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan pusat, sambil memaparkan berbagai proyek pembangunan lain yang sedang berlangsung di Bandung. Ia juga menegaskan bahwa gedung yang akan dibangun ini kelak hanya akan disaingi oleh sedikit bangunan lain di seluruh Hindia Belanda. Di akhir acara, Roelofsen memberikan sambutan dengan mengucapkan selamat atas dimulainya pembangunan dan memberi penghormatan penuh kepada Wali Kota Bandung, yang disebutnya telah mengejar harapannya dengan cinta dan kekuatan.

Sebagai simbol dimulainya pembangunan, Slors mengundang dua putri dari tokoh utama proyek ini—Johanna Catherina Coops, putri Walikota Bandung, dan Petronella Roelofsen, putri Direktur DGB—untuk naik ke lokasi pembangunan. Dengan menggunakan sekop perak, keduanya secara simbolis meletakkan batu pertama. Tindakan sederhana namun penuh makna ini melambangkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah kota dan pemerintah pusat dalam mewujudkan proyek besar tersebut[11].

Dan dari satu ayunan kecil itu, berdirilah Gedung Sate, bangunan peninggalan kolonial, yang kini menjadi bangunan kebanggan Masyarakat Bandung dan Jawa Barat.

Referensi:
[1] Suppletoire Indische Begrooting 1907 (Oprichting van een Departement van Gouvernements-Bedrijven). Bataviaasch Nieuwsblad. Edisi 3 Juni 1907.

[2] Het department van gouvernementsbedrijven. De Locomotief. Edisi 23 September 1907.

[3] Werkkring van het Nieuwe Department. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië. Edisi 25 September 1907.

[4] Het hooge bezoek. De Preangerbode. Edisi 20 April 1917.

[5] Gouv.-Bedrijven naar Bandoeng. De Preangerbode. Edisi 20 September 1919

[6] Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung: PT. Granesia. Halaman 926.

[7] Suganda, Her. 2007. Jendela Bandung: Pengalaman Bersama KOMPAS. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Halaman 209.

[8] Katam, Sudarsono. 2009. Gedung Sate Bandung. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama. Halaman 5.

[9] Katam, Sudarsono. 2009. Gedung Sate Bandung. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama. Halaman 8.

[10] Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung: PT. Granesia. Halaman 936.

[11] De eerste Steen van G.B. Bataviaasch nieuwsblad. 28-07-1920